Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiscal

1.Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah proses pengaturan persediaan uang dalam suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu. contohnya inflasi, dan mendorong usaha pembangunan nasional. Tujuannya ialah untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Menambah jumlah uang beredar : moneter ekspansif ( monetery ekspansive ) →easy money policy

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Mengurangi jumlah uang beredar : moneter kontraktif (monetery contractive ) →tight money policy / kebijakan uang ketat

Kebijakan ekonomi pemerintah dalam sektor keuangan nasional, dimana pemerintah harus mengatur, mengendalikan dan mengawasi jumlah uang beredar demi pencapaian arah roda perekonomian yang diinginkan.

Instrumen / alat dalam kebijakan moneter :

a. Tingkat suku bunga (interest rate) : Kebijakan moneter dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank.

b. Operasi pasar terbuka (Open market operation)
Kebijakan moneter yang dilakukan dengan menjual / membeli Surat Berharga BI dan atau Surat Berharga Pasar Uang (SPBU)

c. Tingkat Bunga Diskonto (discount rate)
Kebijakan moneter dengan menetapkan tingkat suku bunga bagi pinjaman bank-bank umum kepada Bank Sentral.

d. Cadangan Wajib Minimum / CWM (Reserve requirement ratio)
Kebijakan penetapan ratio cadangan wajib minimum yang harus diserahkan oleh bank-bank umum kepada Bank Sentral untuk disimpan disana sebagai back up likuiditas mereka. Simpanan tersebut tidak berbunga.

e. Himbauan moral (Moral persuasion )
Kebijakan Bank Sentral untuk membujuk para pimpinan bank-bank umum agar berhati-hati dalam pemberian kredit kepada pihak ketiga dan membujuk mereka agar mematuhi ketentuan perundangan perbankan yang berlaku.

Kebijakan moneter seperti ini digolongkan dalam kebijakan moneter kuantitatif atau kebijakan moneter yang implikasinya dapat dikalkulasi atau diestimasi. Sedangkan moral persuasion atau imbauan moral adalah kebijakan moneter kualitatif, karena sifat kebijakan tersebut hanya himbauan dan implikasinya tidak dapat diprediksi, semua aplikasinya sangat tergantung dari kemauan dan niat baik para pemimpin bank-bank umum.

Jika perekonomian lesu, dilakukan kebijakan moneter ekspansif (kebijakan uang longgar) jika perekonomian terjadi inflasi tinggi, maka dilakukan kebijakan moneter kontraktif (kebiajkan uang ketat .

2. Kebijakan Fiskal / Perpajakan

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan anggaran pendapatan dan belanja tahunan pemerintah (APBN), guna mempengaruhi situasi dan kondisi perekonomian kearah yang diinginkan.
utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

·         Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi

·         Pola persebaran sumber daya

·         Distribusi pendapatan

Dengan kebijaksanaan fiskalnya pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti keadaan dimana banyak pengangguran , inflasi , neraca pembayaran internasionla yang terus menerus defisit dan sebagainya.

Ada analisis yang dipakai dalam kebijakan fiscal

1.      Analisis kebijaksanaan fiskal dalam sistem perpajakan yang sederhana.

Dengan adanya tindakan fiskal pemerintah, pengeluaran masyarakata untuk konsumsi tidak lagi secara langsung ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional, akan tetapi oleh tinggi rendahnya pendapatan yang siap untuk di belanjakan atau disposable income

2.      Analisis kebijaksanaan fiscal dalam system perpajakan yang Built-in Flexible

Yang dimaksud dengan system perpajakan yang built-in flexible adalah system pemungutan pajak pendapatan, maksudnya adalah  untuk meratakan distribusi pendapatan agar tidak terjadi ketegangan – ketegangan social. Dikatakan flexible karena mengikuti pendapatan, apabila pendapatan besar maka jumlah pajak yang di bayar besar dan begitu sebaliknya.

Instrumen dalam kebijakan Fiskal adalah kebijakan / penentuan jenis pajak dan tarif pajak (tax). Klasifikasi Pajak :

1. Pajak Objektif
Contoh : PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

2. Pajak Subjektif merupakan jenis pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kemampuan ekonomi subjek pajak.
Contoh : PPh (Pajak Penghasilan)

3. Pajak Langsung merupakan pajak yang dikenakan langsung pada subjek pajak.
Contoh : PPh dan Pajak Bumi Bangunan serta pajak kendaraan bermotor.

4. Pajak Tidak Langsung merupakan beban pajak yang dialihkan dari wajib pajak yang satu ke wajib pajak yang lain.
Contoh : PPn dan PPn Bea Masuk yang harus dibayar oleh pihak produsen, maka pihak produsen membebankan PPn dan PPnBM tersebut kepada konsumen.

Tarif Pajak :

1. Pajak Proporsional :Beban pajak dengan tariff yang tetap

2. Pajak Progresif :Tarif pajak yang makin tinggi bila nilai objek pajaknya semakin tinggi seperti yang tertera dalam UU No 17/2000 mengenai pajak penghasilan. Semakin tinggi penghasilan pribadi yang didapat, semakin tinggi tarif pajak yang harus dibayarkan.

Referensi Buku :

Judul Buku          :  Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar Edisi 4

Penulis                : Prathama Rahardja dan Mandal 

Penerbit              : Tim Konsorium Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi , Unitersitas Indonesia.

Tahun                 : 2008, Indonesia

Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai tertentu dalam satu tahun. pendapatan nasional juga merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu Negara. Dengan pendapatan nasional, akan terlihat tingkat kemakmuran suatu Negara, semakin tinggi pendapatan nasional suatu Negara maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun, sesungguhnya pendapatan nasional suatu Negara tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai indikator naiknya tingkat kesejahteraan rakyat di suatu Negara.

 Konsep-konsep Pendapatan Nasional

1. Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun.. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

 2. Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Rumus : GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

3. Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

Rumus : NNI = NNP – Pajak tidak langsung

4. Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya

Rumus : PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan )

5. Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh daripersonal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Rumus : DI = PI – Pajak langsung

Metode Produksi

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi masyarakat dalam periode tertentu, cara menghitung pendapatan nasional dalam produksi :

Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]

Y = Produk Nasional atau Produk Domestik Bruto (PNB atau GDP)

P = Harga Barang dari unit ke-I hingga unit ke-n

Q = Jumlah barang dari jenis ke-I hingga jenis ke-n

Metode Pendapatan

Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode.

Y = r + w + i + p

Y = Pendapatan Nasional

R = Sewa

W = Upah

I = Bunga

P = Laba/Untung

Metode Pengeluaran

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun.

Y = C + I + G + (X – M)

Y = Pendapatan Nasional

C = Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga Konsumen (RTK)

I = Pengeluaran Investasi Rumah Tangga Produsen (RTP)

G = Pengeluaran pemerintah dari Rumah Tangga Pemerintah (RTG)

X = Ekspor

M = Impor

Manfaat Penghitungan Pendapatan Nasional

Bila data pendapatan nasional diketahui, maka akan memberikan dampak bagi kondisi perekonomian dalam suatu Negara. Berikut ini beberapa dampak diketahuinya pendapatan nasional bagi kondisi perekonomian dalam negeri :

·          pemerintah dapat menelaah kembali struktur perekonomian yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk membuat kebijakan guna meningkatkan kondisi perekonomian di Negara ini.

·          dapat mengetahui tingkat penyebaran pendapatan yang kurang merata antar daerah, dengan begitu pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru di daerah yang berpendapatan rendah dengan tujuan mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta pendapatan antar daerah juga akan lebih merata. Sehingga kondisi perekonomian di Negara ini dapat ditingkatkan.

·          pemerintah dapat menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Maksudnya, pemerintah dapat meningkatkan sektor-sektor tertentu yang kurang memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional agar dapat lebih berkontribusi terhadap pendapatan nasional untuk masa yang akan datang,

·         Dengan data pendapatan nasional, pemerintah dapat membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di Negara ini untuk masa yang akan datang.

Semua hal di atas bermuara pada satu tujuan bersama yaitu peningkatan kondisi perekonomian Negara ini dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Semoga dengan segala perbaikan yang akan dilakukan pemerintah, Negara kita dapat meningkatkan pendapatan nasionalnya di masa yang akan datang dan dibarengi dengan kenaikan tingkat kesejahteraan rakyat.

Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional

·         Permintaan dan penawaran agregat

Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu.

Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan nasional) dan menambah pengangguran.

·         Konsumsi dan tabungan

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.

·         Investasi

Investasi, atau secara lebih spesifik investasi domestik swasta bruto, adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan.
Contohnya : bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.

Contoh Soal untuk menghitung GNP

No	Sektor	Harga
1	Upah dan gaji	Rp 15.000.000,-
2	Sewa Tanah	Rp 9.250.000,-
3	Bunga Modal	Rp 3.500.000,-
4	Telekomunikasi	Rp 7.250.000,-
5	konsumsi	Rp 18.000.000,-
6	Keuntungan	Rp 12.000.000,-
7	Impor	Rp 12.500.000,-
8	Investasi	Rp 14.000.000,-
9	Jasa-Jasa	Rp 4.500.000,-
		GNP = Rp. 39.750.000,-

Perhitungan :

Y= R + W + I + P

Y = 9.250.000 + 15.000.000 + 3.500.000 + 12.000.000

Y = 39.750.000

Referensi Buku :

Judul Buku          :  Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar Edisi 4

Penulis                : Prathama Rahardja dan Mandal 

Penerbit              : Tim Konsorium Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi , Unitersitas Indonesia.

Tahun                 : 2008, Indonesia

Ciri-Ciri dan Macam-Macam Bentuk Pasar

Dalam pengertian yang sederhana pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli (penjualan dan pembelian) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu berupa barang atau jasa.

Berikut ciri-ciri dan macam-macam pasar :

Ciri - ciri	Pasar Persaingan Sempurna (PPS)	Pasar Monopolistik	Pasar Oligopoli	Pasar Monopoli
1.Jumlah penjual (produsen)	Terdapat banyak pembeli dan banyak penjual	Jumlah penjual banyak, namun tdk sebanyak pd PPS	Hanya ada beberapa produsen yg menguasai pasar	Hanya ada satu penjual dan banyak pembeli
2. Jenis barang yang dijual	Barang yang dijual bersifat homogeny	Terdapat diferensiasi (perbedaan produk)	Terdapat barang serupa (produk yang tidak terdiferensiasi) atau barang yang berbeda (produsen dengan diferensiasi)	tidak ada barang subtitusi/pengganti yang mirip (close substitute)
3. Kemampuan menetapkan harga	Produsen tidak dapat mempengaruhi harga	Penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu	Harga jual tidak mudah berubah	Pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang
4. bentuk kurva permintaan	Kurva permintaan elastis sempurna	Tidak elastis sempurna	Mencerminkan perilaku oligopolis dalam pasar	Kurva menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam hal ini monopolis akan memperoleh harga jual yang tinggi bila produksinya sedikit, dan harga yang semakin rendah bila produksinuya semakin banyak.
5. hambatan memasuki pasar	Tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha lain.	Hambatan legalitas (Undang-undang dan hak khusus, hak patent, dan hak cipta)	Sulit, karena investasinya yang tinggi	Hambatan legalitas (Undang-undang dan hak khusus, hak patent, dan hak cipta)
6. Keseimbangan Jangka Pendek	Memaksimumkan keuntungan	Keseimbangan jangka pendek terbatas	Memaksimumkan penjualan pasar pesaing	Memperoleh laba maksimum
7. Keseimbangan Jangka Panjang	Memaksimumkan keuntungan pada perusahaan	perusahaan hanya memperoleh laba normal	Dapat menyebabkan kerugian krn alokasi sumber daya ekonomi terhadap perusahaan	Keseimbangan jangka panjang akan menjadi masalah bila dalam jangka pendek perusahaan mengalami kerugian
8. Interdependesi Pengambilan Keputusan	Tidak ada interdependesi dalam pengambilan keputusan	Menghasilkan peraturan dalam pengambilan keputusan yg berbeda-beda	Keputusan seorang penjual akan mempengaruhi penjual lain termasuk pesaing	Konsep dasar oligopoli adalah interdependensi ( saling ketergantungan ) antara pesaing yang satu dengan pesaing yang lain
9. Contoh Barang	hasil-hasil pertanian	sabun, pasta gigi, dan minyak goreng	perusahaan menjual mobil dan sepeda motor, perusahaan rokok, industri telekomunikasi, dan perusahaan semen.	PT . Pertamina (persero), PT Perusahaan Listrik Negara (persero), dan PT Kereta Api (persero).

Daftar Pustaka :

1.       http://liquidred.wordpress.com/2011/04/09/jenis-jenis-pasar/

2.       http://iinonikgmailcom.blogspot.com/2011/01/bentuk-bentuk-pasar_20.html

3.       http://macammacampasar.blogspot.com/

4.       http://ssbelajar.blogspot.com/2013/03/pasar-persaingan-sempurna.html

5.       http://vanitayosi.blogspot.com/2011/06/macam-macam-pasar-berdasarkan-bentuk.html

6.       Mankiw, N. George., Quah, Euston., Wilson, Peter (2012). Pengantar Ekonomi Mikro Edisi Asia. Jakarta :Penerbit Salemba Empat.